Malang, 23 November 2025 — Guru Besar Investasi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prof. Dr. Imran Mawardi, menegaskan bahwa perkembangan ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan tren positif dan semakin diakui dunia. Hal itu ia sampaikan dalam media gathering di Hotel Alana Malang, Minggu (23/11/2025).
“Menurut laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, Indonesia kembali menempati posisi ketiga dalam pemeringkatan ekonomi Islam global. Kita berada tepat di bawah Malaysia dan Arab Saudi, dan ini adalah capaian yang harus terus dijaga,” ujar Prof. Imran.
Industri Keuangan Syariah Dunia Tumbuh Signifikan
Dalam paparannya, Prof. Imran menjelaskan bahwa industri keuangan syariah global menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. “Aset keuangan syariah global tumbuh 11 persen menjadi USD 4,9 triliun pada 2023. Bahkan pada 2028, proyeksinya akan mencapai USD 7,5 triliun. Ini bukti bahwa industri ini semakin dipercaya dan semakin relevan,” tuturnya.
Indonesia Peringkat 4 Secara Kualitas
Ia juga menyoroti laporan Islamic Finance Development Report 2024 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-4 dunia dalam aspek kualitas keuangan syariah. “Kita unggul dalam pendidikan dan penelitian. Jumlah institusi pendidikan dan publikasi ilmiah kita di bidang ekonomi syariah sangat tinggi, dan itu menjadi fondasi penting untuk pengembangan industri keuangan syariah ke depan,” jelasnya.
Aset Syariah Nasional Hampir Rp10.000 Triliun
Indonesia saat ini memiliki total aset keuangan syariah mencapai Rp9.927,04 triliun, atau setara 26,8 persen pangsa pasar dari total pasar keuangan nasional.
“Pertumbuhan aset syariah kita mencapai 11,8 persen. Ini tidak hanya mencerminkan kekuatan pasar, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah,” kata Prof. Imran.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan tersebut ditopang oleh kinerja positif di tiga sektor utama. Perbankan syariah tumbuh 9,9 persen, pasar modal syariah meningkat 11,4 persen, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah mencatat kenaikan tertinggi mencapai 24,7 persen, terutama didorong oleh bertambahnya total aset dana pensiun syariah serta pengelolaan dana BPKH yang semakin optimal.
Meski mencatat capaian positif, Prof. Imran mengingatkan bahwa berbagai tantangan perlu segera diatasi agar industri semakin kompetitif.
“Literasi keuangan syariah kita masih rendah. Survei OJK 2025 menunjukkan literasi syariah baru 43,42 persen, dengan inklusi hanya 13,41 persen. Ini sangat jauh dibandingkan konvensional,” ungkapnya.
Ia juga menilai harmonisasi regulasi belum berjalan maksimal. “Ekosistem halal membutuhkan sinergi BPJPH, MUI, BI, OJK, Kemenkop, Kemenkeu, hingga LPS. Namun regulasi lintas sektor masih belum sepenuhnya terintegrasi,” katanya.
Tantangan lain adalah masuknya produk impor ilegal. “Sektor kosmetik dan farmasi kita diserbu produk impor, legal maupun ilegal, sehingga produk lokal semakin terdesak,” ujarnya.
Selain itu, inovasi produk keuangan syariah masih terbatas. “Kita belum punya akad global yang berlaku lintas negara, dan sebagian produk syariah masih meniru produk konvensional sehingga substansi syariahnya kurang kuat,” jelas Prof. Imran.
Prof. Imran juga menyoroti sektor ekonomi syariah non-keuangan yang kinerjanya tak kalah impresif.
“Di sektor modest fashion, Indonesia berada di peringkat pertama dunia dengan nilai pasar USD 326,95 miliar. Pertumbuhan sektor ini mencapai 35,52 persen, dan diproyeksikan naik menjadi USD 433,28 miliar pada 2028,” katanya.
Sektor lain yang turut menyumbang kekuatan industri halal Indonesia mencakup halal food, muslim-friendly tourism, kosmetik dan farmasi, media dan rekreasi, serta keuangan syariah.
“Potensi ekonomi syariah Indonesia sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah literasi, inovasi, dan sinergi. Jika itu kuat, maka posisi Indonesia di ekonomi Islam global akan semakin kokoh,” pungkas Prof. Imran.(*)
