Save the Children dan Mitra Dorong Desa Sejahtera melalui Program Kakao Berkelanjutan

Ihwana Mustafa, Senior Manager Agriculture

Limabelas Indonesia, Makassar, 31 Maret 2026 — Save the Children Indonesia menggelar Learning Event sebagai puncak rangkaian program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di sektor kakao di Sulawesi Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (31/3), ini menjadi wadah berbagi pembelajaran dan praktik baik dari pelaksanaan program di sejumlah daerah.

Wilayah yang terlibat dalam program ini meliputi Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Bone, Wajo, dan Soppeng. Program tersebut berfokus pada penciptaan ekosistem rantai pasok kakao yang mendukung kesejahteraan anak sekaligus inklusif bagi perempuan.

Sejak 2020, Save the Children Indonesia bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, di antaranya Mars Indonesia, Konsorsium GrowAsia, PISAgro, GIZ melalui Program GrowHerKakao di Luwu Utara dan Luwu Timur, serta Cargill melalui Program Empower di Bone, Soppeng, dan Wajo. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat serta mendorong pemenuhan hak-hak perempuan di wilayah penghasil kakao.

Senior Director Advocacy, Campaign, Government Relations Save the Children Indonesia, Tata Sudrajat, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyampaikan kepada publik, pemerintah, akademisi, dan organisasi terkait mengenai pentingnya peningkatan kapasitas perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

“Perempuan memiliki peran besar, tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam pembangunan desa. Karena itu, mereka perlu didorong untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif,” ujar Tata.

Tata Sudrajat, Senior Director Advocacy, Campaign, Goverment Relations

Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah metode Village Savings and Loan Association (VSLA), yaitu kelompok simpan pinjam berbasis komunitas yang menekankan budaya menabung. Dari implementasi program ini, kelompok perempuan di sejumlah wilayah berhasil menghimpun dana dalam jumlah signifikan yang kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha produktif.

Produk-produk yang dihasilkan kelompok perempuan juga menunjukkan peningkatan kualitas, baik dari sisi produksi maupun kemasan, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hal ini dinilai menjadi bukti bahwa pemberdayaan perempuan dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Selain berdampak pada aspek ekonomi, pemberdayaan perempuan juga memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga hingga pembangunan desa.

Di sisi lain, program ini juga mengedepankan perlindungan anak melalui pendekatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang melibatkan PKK dan pemerintah desa. Program ini tidak hanya memastikan pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan aman, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan subjektif anak.

Pendekatan kesejahteraan subjektif menekankan pentingnya mendengarkan suara anak, termasuk perasaan aman, nyaman, dan bahagia. Hal ini dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan yang kerap tidak terlihat, seperti tekanan dalam keluarga atau risiko pernikahan usia anak.

Senior Manager Agriculture Save the Children Indonesia, Ihwana Mustafa, menjelaskan bahwa peserta kegiatan berasal dari wilayah sasaran proyek di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, yang terdiri atas unsur pemerintah, dinas terkait, komunitas, serta para champion atau penggerak lapangan.

“Kehadiran berbagai pihak ini diharapkan dapat memperluas pembelajaran dan memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan,” kata Ihwana.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, organisasi non-pemerintah, media, serta donor yang mendukung program.

Melalui Learning Event ini, Save the Children Indonesia berharap praktik baik yang telah diterapkan dapat direplikasi di wilayah lain. Program yang mengintegrasikan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan ini dinilai penting, terutama dalam sektor kakao, untuk memastikan tidak adanya pekerja anak serta terpenuhinya hak-hak anak dalam rantai produksi.

Secara nasional, program serupa telah dijalankan di sejumlah provinsi, antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung, Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Pengalaman dari berbagai daerah tersebut diharapkan dapat menjadi model pengembangan program yang lebih luas di Indonesia. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *