Limabelas Indonesia, Makassar – Untuk memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggelar High-Level Meeting (HLM) pada 3 Desember 2025 di Baruga Phinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertemuan bertema “Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Momen HBKN Natal dan Tahun Baru, Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan” itu dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi. Kegiatan turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Sulsel, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, unsur Forkopimda, bupati dan wali kota se-Sulsel, instansi vertikal, OPD terkait, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Inflasi Sulsel Terkendali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, memaparkan perkembangan inflasi terbaru. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Sulsel mengalami deflasi 0,07 persen secara bulanan (mtm) pada November 2025.
“Dengan capaian tersebut, laju inflasi Sulsel hingga November 2025 tercatat sebesar 2,34 persen (ytd). Ini menunjukkan kondisi yang relatif terkendali,” ujar Rizki.
Ia menambahkan, sejumlah komoditas historisnya mengalami kenaikan harga pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga perlu diwaspadai. “Komoditas seperti cabai rawit, angkutan udara, bawang merah, beras, dan telur ayam ras biasanya memberikan tekanan menjelang Nataru,” kata dia.
Instruksi Strategis Wakil Gubernur
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya langkah antisipatif yang dilakukan secara terukur oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
“Kita harus bergerak cepat dan terkoordinasi untuk menjaga stabilitas harga, apalagi menjelang Nataru. Ini momentum yang selalu sensitif terhadap inflasi,” tegas Fatmawati.
Beberapa arahan strategis yang disampaikan di antaranya: Melanjutkan urban farming melalui optimalisasi lahan dan penanaman hortikultura, Mengoptimalkan cold storage dan pembangunan pabrik es mini serta pemanfaatan teknologi ozone untuk memperpanjang masa simpan ikan dan hortikultura, Mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan meningkatkan penyerapan beras SPHP melalui koordinasi dengan Bulog, Memperbaiki distribusi dan konektivitas, serta meningkatkan mitigasi risiko banjir, Mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk biaya angkut komoditas dan memperkuat edukasi publik terkait belanja bijak serta diversifikasi pangan.
“Semua arahan ini harus dipastikan berjalan di daerah masing-masing untuk menahan ekspektasi inflasi masyarakat,” tambah Wakil Gubernur.
Sulsel Raih Prestasi Digitalisasi, Tapi Masih Punya Tantangan
Dari sisi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), Sulawesi Selatan kembali mencatat prestasi dengan meraih predikat juara Championship TP2DD Wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut. Kota Makassar dan Kabupaten Sidenreng Rappang juga berhasil mendapatkan penghargaan pada ajang serupa di tahun 2025.
Meski demikian, Fatmawati menilai percepatan digitalisasi di tingkat kabupaten/kota belum merata. “Kita masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jaringan internet di daerah kepulauan, masih adanya retribusi tunai, serta rendahnya penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di OPD,” ujarnya.
Untuk itu, ia memberikan sejumlah instruksi, di antaranya: Penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029, Implementasi model bisnis digital untuk pajak dan retribusi daerah, Mendorong ASN menjadi duta digital melalui penggunaan mobile banking dan QRIS, Meningkatkan pemanfaatan KKI dan mobile banking untuk pembayaran kebutuhan Pemda, Penguatan infrastruktur dan sinyal di daerah tertentu, Mengaktifkan TP2DD dan memastikan keterlibatan Pimpinan Cabang Bank Sulselbar.
“Kita ingin seluruh transaksi Pemda semakin transparan, efisien, dan akuntabel melalui digitalisasi,” tegasnya.
Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi
HLM ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara TPID dan TP2DD dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan.
“Stabilitas harga dan digitalisasi adalah fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan,” tutup Fatmawati.(*)
