Limabelas Indonesia, Makassar – Dalam upaya memperkuat komitmen mencapai target penerimaan pajak tahun 2025, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) menyelenggarakan acara Pembekalan Pencapaian Penerimaan tahun 2025.
Kegiatan ini menghadirkan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno dan Prof. Hamid Awaluddin bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6, Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Kota Makassar.
Pembekalan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil DJP Sulselbartra dalam menjalin sinergi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi strategis di wilayah Kanwil DJP Sulselbartra, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak di bidang penerimaan negara, pengawasan kepatuhan perpajakan, serta penegakan hukum perpajakan.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Heri Kuswanto membuka acara dengan menekankan
pentingnya kolaborasi dan nilai-nilai integritas dalam menjalankan tugas. “Dengan semangat kedisiplinan ala militer, kita harus mampu membangun budaya kerja yang tangguh, terutama
dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum perpajakan,” tegas Heri Kuswanto.
Menanggapi hal tersebut, Mayjen TNI Windiyatno, Pangdam XIV/Hasanuddin, berbagi prinsip kepemimpinan yang relevan bagi aparatur pajak. Menurutnya, pemimpin sejati adalah yang turun langsung, memahami dinamika tim, dan memberikan solusi di saat sulit. “Pemimpin tidak boleh eksklusif. Ia harus berada di tengah anak buah, menjadi teladan dalam pola pikir dan tindakan, serta rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar,” ujar Windiyatno.
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dan kerja tim yang solid. “Dalam tim yang kuat, tidak ada ruang untuk saling
menjatuhkan. Yang ada adalah saling menguatkan, berbagi informasi, dan bersama-sama mencari solusi.
Prof. Hamid Awaluddin memaparkan tantangan utama dalam dunia perpajakan, yakni rendahnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas administrasi. “Kita sering terjebak dalam persepsi bahwa pajak adalah beban. Padahal, seharusnya ia dilihat sebagai
‘ongkos cerewet’—kontribusi kita untuk mengkritik dan memastikan pemerintah bekerja dengan
benar,” jelas Prof. Hamid.
Dia mencontohkan negara-negara Skandinavia, di mana tingkat
kebahagiaan masyarakat justru tinggi meski tarif pajaknya besar. “Masyarakat sana tidak protes
karena mereka melihat hasil pajaknya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kuncinya. Kita
harus meniru itu.”
Prof. Hamid juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelayanan pajak. “Jika
ada wajib pajak yang kelebihan bayar, segera proses pengembaliannya. Ini membangun trust.
Jangan sampai mereka merasa diperas, tapi dilayani.”
Pembekalan ini menegaskan komitmen Kanwil DJP Sulselbartra dalam mengoptimalkan
penerimaan pajak melalui kepemimpinan yang transformatif, pelayanan yang humanis, dan tata
kelola yang akuntabel. “Pajak bukan sekadar angka, tapi nyawa bagi keberlangsungan bangsa.
Dengan kerja kolektif, kita pastikan kontribusi ini bermakna bagi kedaulatan negara,” tutup Heri
Kuswanto.
