Limabelas Indonesia, Makassar, 4 Oktober 2025 – Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Moch Muchlasin, menyampaikan bahwa literasi keuangan nasional mengalami peningkatan positif. Muchlasin menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,46 persen. Angka ini mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 65,43 persen pada 2024.
“Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman produk dan layanan keuangan semakin meningkat, meskipun masih diperlukan langkah strategis agar seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pelosok, memiliki akses dan pemahaman yang memadai terkait keuangan,” ujar Muchlasin.
Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri, OJK menargetkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan dapat menjangkau 1.850 desa, termasuk daerah-daerah kepulauan. Tujuannya adalah agar masyarakat di daerah tersebut bisa mencapai kategori “Well Literate”, yaitu tingkat pemahaman keuangan yang baik serta kemampuan menggunakan produk dan layanan keuangan secara tepat.
Sebagai salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut, OJK Sulselbar menggandeng Bank Indonesia (BI) Wilayah Sulsel dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Perwakilan III Makassar untuk menggelar FinExpo 2025. Kegiatan ini dirancang sebagai sarana edukasi sekaligus promosi literasi keuangan kepada masyarakat luas di Makassar dan sekitarnya.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengenal produk keuangan, tapi juga memahami manfaat, risiko, dan cara penggunaannya secara bijak. Literasi bukan hanya soal tahu, tapi juga soal mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat,” tegas Muchlasin.
OJK Sulselbar menegaskan komitmennya untuk terus memperluas cakupan program literasi keuangan, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap karakteristik lokal masyarakat Sulawesi Selatan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Program edukasi akan terus digencarkan, termasuk melalui sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas lokal, serta media massa.
“Target 1.850 desa bukan sekadar angka, tapi merupakan komitmen kami untuk memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal dalam hal akses dan pemahaman keuangan,” pungkas Muchlasin.
