Limabelas Indonesia, Makassar – Aktivis kemanusiaan asal Makassar, Itha Karen, resmi mengemban amanah sebagai bagian dari kepemimpinan kolektif Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Terpilihnya Itha membawa angin segar bagi penguatan gerakan perempuan di Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan isu hak asasi manusia dengan tantangan global kontemporer.
Dalam pernyataannya, Itha menegaskan bahwa fokus kepemimpinannya akan diarahkan pada penguatan pendekatan gender transformatif. Menurutnya, perjuangan perempuan saat ini tidak boleh berhenti pada pemenuhan hak administratif semata, melainkan harus menyentuh akar penyebab ketidakadilan dan kekerasan sistemik.
“Kita harus berani mendobrak struktur yang masih melanggengkan kekerasan berbasis gender. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga nasional, benar-benar berpihak pada kelompok yang paling rentan,” tegas Itha.
Advokasi Pesisir dan Keadilan Ekologis
Sebagai figur yang tumbuh dan besar dengan dinamika wilayah pesisir Sulawesi, Itha juga membawa agenda keadilan iklim ke meja nasional. Ia menyoroti bagaimana perempuan di wilayah pesisir, seperti misalnya di Tallo dan Buloa, merupakan kelompok yang paling terdampak oleh krisis iklim dan proyek-proyek pembangunan yang tidak inklusif.
Itha berkomitmen untuk memastikan suara perempuan akar rumput menjadi kompas utama dalam setiap advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia.
Pengawalan Kebijakan dan Anggaran
Selain isu gender dan lingkungan, Itha Karen dikenal vokal dalam mengawal transparansi anggaran publik. Sebagai Presidium Nasional dari Kelompok Kepentingan Profesional, ia diprediksi akan memperkuat posisi KPI dalam mengawasi mandat konstitusi, termasuk alokasi dana pendidikan dan perlindungan sosial, agar tidak terkooptasi oleh kepentingan yang merugikan rakyat.
“Koalisi Perempuan Indonesia akan terus menjadi mitra kritis pemerintah. Kami akan memastikan bahwa perlindungan terhadap anak, pencegahan perundungan di ruang digital, serta pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar,” tambahnya.
Penetapan Itha Karen sebagai Presidium Nasional diharapkan mampu memperluas jangkauan gerakan KPI, sekaligus mempererat sinergi antara gerakan perempuan di wilayah timur Indonesia dengan panggung kebijakan nasional.(*)
