Limabelas Indonesia, Makassar, 8 Oktober 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat menggelar kegiatan Survei Kinerja OJK 2025 sebagai bagian dari agenda tahunan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja lembaga.
Kepala OJK Sulselbar Moch. Muhlasin mengatakan, kegiatan ini diibaratkan seperti general check up untuk tubuh manusia, dilakukan agar OJK bisa mengetahui kondisi kinerjanya dari sudut pandang pihak luar.
“Kalau kami menilai diri sendiri, tentu semuanya terasa baik-baik saja. Karena itu kami menggandeng pihak independen, yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS), untuk melakukan survei secara objektif,” ujarnya di kantor OJK Sulsel Sulbar Jalan Sultan Hasanuddin Makassar.
Survei ini akan dilakukan secara daring melalui tautan yang dikirim via email atau WhatsApp kepada para mitra dan masyarakat yang selama ini berinteraksi dengan OJK. Menurut Muhlasin, hasil survei akan menjadi bahan evaluasi penting agar pelayanan publik dan pengawasan di sektor keuangan semakin efektif.
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga memaparkan kondisi terkini industri jasa keuangan di Sulawesi Selatan. Hingga Agustus 2025, sektor perbankan di wilayah ini tumbuh positif. Dana pihak ketiga meningkat 6,44 persen, sementara penyaluran kredit naik 4,6 persen. Namun, tingkat pinjaman lebih tinggi dibanding dana yang dihimpun masyarakat, sehingga Sulsel masih bergantung pada pasokan dana dari luar daerah.
Muhlasin juga menyoroti masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.
“Dari 100 orang, baru sekitar 11 yang benar-benar memahami produk keuangan yang mereka gunakan. Artinya banyak yang sudah pakai layanan bank atau asuransi, tapi belum paham sepenuhnya,” jelasnya.
OJK terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat melalui berbagai program edukasi, termasuk Gerakan Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (GNLIK) yang digelar hingga ke daerah pedesaan dan pesantren.
Selain itu, OJK tengah memperluas jangkauan layanan dengan membuka kantor-kantor baru di berbagai daerah. Tahun ini, OJK berencana membuka kantor di Ternate dan Papua Barat, serta di Mamuju pada 2026.
“Tujuannya agar kami bisa lebih dekat dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat di wilayah timur Indonesia,” tambah Muhlasin.
Dalam sesi penutup, Muhlasin mengajak seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dalam survei dan terus mendukung upaya OJK dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan Barat.(*)
