Limabelas Indonesia, Makassar – Balai Inklusi Sulawesi Selatan (Sulsel) melayangkan kritik tajam terhadap fenomena perguruan tinggi yang kini terseret ke dalam ranah teknis operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perubahan peran institusi pendidikan menjadi pelaksana dapur umum dinilai sebagai bentuk penyimpangan fungsi yang memilukan.
Rahman Gusdur dari Balai Inklusi Sulsel menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras terhadap keterlibatan akademisi dalam urusan “dapur” yang menurutnya bukan merupakan wewenang maupun tanggung jawab perguruan tinggi.
Penyimpangan Fungsi Perguruan Tinggi
Menurut Rahman, kampus seharusnya berdiri sebagai pengawal kebijakan dan pusat riset, bukan terjebak dalam pekerjaan teknis operasional seperti mengelola bahan makanan.
“Kampus dan akademisi diciptakan dan didanai rakyat untuk satu tugas suci: mencetak insan unggul dan menjadi penilai kebijakan negara. Namun sekarang? Institusi ilmu pengetahuan malah sibuk mengurusi dapur MBG, pekerjaan yang sama sekali BUKAN ranah akademisi!” tegas Rahman dalam keterangannya, Senin (11/05/2026).
Ia menyoroti adanya salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Makassar yang bahkan sampai mendirikan dapur khusus untuk program ini. Hal ini dianggap merendahkan martabat ilmu pengetahuan.
“Di mana harga diri akademisi? Kampus seharusnya menganalisis apakah MBG ini efektif secara ilmiah, bukan malah ikut jadi pelaksana. Jika sudah jadi pelaksana, tidak mungkin lagi mereka bisa menjadi penilai yang jujur dan objektif,” tambahnya.
Kritik Alokasi Dana Triliunan Rupiah
Balai Inklusi Sulsel juga menyoroti anggaran MBG yang menelan dana hingga ratusan triliun rupiah namun dianggap minim evaluasi terbuka dan ilmiah. Pemerintah dituding menutup telinga terhadap masukan dari organisasi masyarakat sipil dan peneliti.
Rahman membandingkan royalnya anggaran MBG dengan kondisi pendidikan yang masih memprihatinkan:
Infrastruktur: Banyak bangunan sekolah yang rusak parah dan tidak layak pakai.
Kesejahteraan Guru: Nasib guru honorer yang masih jauh dari kata layak (“Hari ini makan, besok belum tentu”).
Fasilitas Riset: Minimnya dukungan bagi mahasiswa dan peneliti untuk berkarya.
Tiga Tuntutan Utama Balai Inklusi Sulsel
Sebagai penutup, Balai Inklusi Sulsel menyampaikan pernyataan sikap yang tegas kepada pemerintah dan institusi pendidikan:
1. Kembalikan Fungsi Kampus: Mendesak perguruan tinggi berhenti menjadi pengelola dapur dan kembali menjadi pusat ilmu serta penilai kebijakan yang kritis.
2. Evaluasi Terbuka Program MBG: Pemerintah wajib mengundang akademisi dan masyarakat sipil untuk meninjau secara ilmiah dampak dan efektivitas program ini agar tidak menjadi sekadar proyek politik.
3. Realokasi Anggaran: Mendesak pemerintah mengalihkan sebagian dana triliunan tersebut untuk memprioritaskan kesejahteraan guru, perbaikan fasilitas sekolah, dan penguatan riset nasional.
“Kami tidak akan diam melihat pendidikan Indonesia disalahgunakan. Kami akan terus mengawasi dan menyampaikan kebenaran ini kepada rakyat,” pungkas Rahman.(*)
