Penulis : Abdul Rahman Gusdur (Direktur Balla’ Inklusi Sulsel)
MAKASSAR, 23 Mei 2026 – Dua proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah, Bandara Internasional Kertajati dan Bandara Internasional Nusantara di IKN, kini menjadi sorotan tajam. Selain dinilai gagal secara fungsi ekonomi, kedua fasilitas ini juga memicu kritik keras terkait prioritas pembangunan yang dianggap menyimpang dari kebutuhan rakyat, sekaligus mengancam kedaulatan negara.
Catatan Operasional & Fungsi Nyata
– Bandara Internasional Kertajati: Diresmikan Mei 2018. Saat dibangun, pemerintah gencar menggembar-gemborkan fasilitas ini sebagai bandara paling inklusif dan ramah difabel pertama serta terbaik di Indonesia, bahkan dijadikan acuan nasional. Konsep inklusi ditanamkan sejak tahap perencanaan hingga pembangunan: desain lengkap berstandar tinggi, tersedia jalur pemandu, jalan landai, toilet khusus, tulisan braille, dan berbagai fasilitas penunjang lain yang disiapkan khusus agar mudah diakses semua kalangan. Namun kenyataan sejak beroperasi, jumlah penerbangan rata-rata hanya kurang dari 5 kali sehari, atau sekitar 1.800 kali setahun — sangat jauh di bawah kapasitas maksimal 6 juta penumpang per tahun, sehingga segala fasilitas inklusi yang sudah ditanamkan dan dibangun lengkap itu justru terbengkalai dan hampir tak terpakai. Selama ini pelayanan utamanya hanya untuk pejabat negara, rute haji, dan penerbangan sewaan. Kini, sejak Mei 2026, fungsi utamanya berubah total dan ditetapkan sebagai pusat pemeliharaan pesawat militer Amerika Serikat. Janji awal sebagai penyangga Bandara Soekarno-Hatta dan pelayanan publik luas ternyata kosong, segala nilai inklusi yang ditanamkan pun akhirnya sia-sia karena tak pernah bisa dinikmati rakyat yang membutuhkan.
– Bandara Internasional Nusantara (IKN): Dibuka tahun 2023 dengan biaya raksasa, dibangun dengan harapan menjadi gerbang utama ibu kota baru, mendukung mobilitas pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun kenyataannya, beroperasi rata-rata hanya 1–2 kali sehari, atau sekitar 400–500 kali setahun. Hampir seluruh penerbangan hanya melayani perjalanan pejabat, tamu negara, dan logistik pemerintahan. Tak ada penerbangan komersial rutin yang berkelanjutan, tak ada manfaat nyata bagi masyarakat luas, dan sama sekali belum berfungsi sebagai penggerak ekonomi seperti yang dijanjikan. Fasilitas megah ini akhirnya menjadi proyek sia-sia: anggaran habis, biaya pemeliharaan terus mengalir, tapi fungsi utama sebagai pelayanan publik dan pertumbuhan daerah sama sekali tak terwujud.
Data menunjukkan pembangunan Kertajati menyerap anggaran Rp2,6 triliun, sedangkan Nusantara Rp4,3 triliun. Biaya pemeliharaan masing-masing mencapai Rp60 miliar dan Rp9 miliar per tahun, terus membebani kas negara tanpa keuntungan ekonomi maupun manfaat sosial yang berarti.
Kondisi makin mengemuka setelah Kertajati ditunjuk sebagai pusat pemeliharaan pesawat militer C-130 Hercules AS se-Asia, sesuai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, 19 Mei 2026. Keputusan ini memicu kekhawatiran pergeseran fungsi fasilitas publik menjadi sarana kepentingan militer asing.
Pembangunan Inklusif Terabaikan
Dari sisi keadilan sosial, alokasi dana sebesar itu menuai kritikan tajam, terutama dari kalangan difabel. Abdul Rahman Daeng Gusdur, aktivis difabel, menyoroti ironi besar dalam perencanaan nasional, khususnya terkait janji besar soal inklusivitas yang ternyata kosong maknanya.
“Total hampir Rp7 triliun yang habis untuk kedua bandara, ditambah puluhan miliar tiap bulan untuk biaya rawat, seandainya dialihkan sepenuhnya untuk fasilitas inklusif, akan jadi bukti nyata kepedulian negara yang tak ternilai,” tegasnya.
Menurutnya, dana itu mampu membangun ribuan sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, hingga tempat ibadah lengkap dengan akses ramah difabel: jalur pemandu, jalan landai, toilet khusus, dan segala sarana yang kami butuhkan. Cukup pula untuk menyediakan alat bantu jalan, kursi roda, kacamata, dan layanan terapi gratis bagi seluruh difabel di Indonesia.
“Inilah kegagalan mendasar: pembangunan megah tapi salah sasaran dan akhirnya sia-sia. Dulu Bandara Kertajati sangat heboh diklaim sebagai bandara paling inklusif, nilai inklusi sudah ditanamkan sedalam-dalamnya sejak awal, katanya. Saya yakin sekali fasilitas di sana memang lengkap, bagus, dan memenuhi standar itu. Masalahnya, dibangun tapi jarang dipakai, fungsinya berubah jadi kepentingan asing, dan tak bisa kami nikmati sama sekali. Inklusi hanya ada di desain dan kertas, ditanamkan hanya sebagai isu pembangunan, tapi tidak ada dalam akses dan manfaat nyata. Begitu pula Bandara IKN, dibangun mahal, megah, tujuannya untuk ibu kota baru, tapi akhirnya cuma melayani pejabat, tak ada gunanya bagi rakyat, murni proyek sia-sia. Di daerah tempat kami tinggal, akses dasar saja belum ada. Tapi begitu ada kepentingan militer asing atau pengusaha besar, fasilitas langsung disiapkan dan diprioritaskan,” ujar Abdul Rahman.
Ia juga mengutip pesan mendiang Gus Dur: negara beradab adalah yang melindungi yang lemah, menjaga alam, dan memegang teguh kedaulatan. “Di mana letak keadilan itu? Di mana bukti negara hadir untuk semua warga?” tanyanya.
Kebijakan Sentralisasi Merusak Alam dan Kedaulatan Daerah
Isu ini berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam. Banyak pihak menilai kebijakan penarikan izin tambang, penebangan, dan pembukaan lahan ke pemerintah pusat atas nama investasi terbukti merusak lingkungan, memicu bencana, serta mencabut kedaulatan daerah atas wilayahnya sendiri. Daerah tak punya wewenang lagi mengelola dan menjaga alam, sementara kerusakan makin parah. Pengamat menyarankan izin dikembalikan ke daerah agar lebih terkontrol dan tepat sasaran.
Kedaulatan Negara Dipertaruhkan
Poin krusial: mengapa fasilitas strategis dibangun uang rakyat, tapi diserahkan untuk kepentingan militer negara lain? Mengapa proyek mahal dibangun, tapi akhirnya sia-sia dan tak berguna bagi rakyat?
“Apakah kedaulatan cuma kata-kata di pidato? Apakah kita masih berdaulat kalau pesawat militer asing bebas beroperasi di fasilitas kita? Apakah berdaulat kalau daerah tak boleh mengatur alamnya sendiri? Apakah wajar uang triliunan habis tapi hasilnya sia-sia belaka?” tanya Abdul Rahman mewakili aspirasi publik.
Pemerintah berdalih kerja sama bernilai ekonomi, transfer teknologi, dan pertahanan. Namun dibantah keras: “Itu penghinaan akal sehat. AS takkan berikan teknologi inti. Kita cuma jadi penyedia lahan murah dan pemelihara fasilitas mereka. Kita rugi terus, mereka dapat keuntungan strategis cuma-cuma.”
Kini, kedua proyek bukan sekadar kisah pemborosan, tapi bukti prioritas yang salah yang menggerogoti hak warga, merusak lingkungan, hingga mengancam harga diri bangsa. Publik menanti: apakah kebijakan ini akan dikoreksi, atau dilanjutkan dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan masa depan negara?
