Limabelas Indonesia, Makassar – Penyaluran kredit produktif di Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan pertumbuhan pada Juni 2026. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, total penyaluran kredit produktif di Sulsel mencapai sekitar Rp83,4 triliun pada Juni 2026.
Angka tersebut meningkat 7,15 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sekitar Rp77,84 triliun.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengatakan, pertumbuhan kredit produktif menunjukkan masih adanya aktivitas pembiayaan yang cukup kuat pada berbagai sektor ekonomi di Sulawesi Selatan.
“Penyaluran kredit produktif di Sulawesi Selatan pada Juni 2026 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Ini mencerminkan masih terjaganya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung aktivitas usaha dan perekonomian daerah,” kata Muchlasin.
Berdasarkan data OJK, Kota Makassar menjadi wilayah dengan penyaluran kredit produktif terbesar, yakni sekitar Rp83,40 triliun, dengan porsi mencapai 53,04 persen dari total penyaluran yang tercatat dalam data kabupaten/kota.
Di posisi berikutnya terdapat Kota Palopo dengan penyaluran sekitar Rp10,42 triliun atau memiliki share 6,63 persen, disusul Bone sekitar Rp6,20 triliun atau 3,94 persen dan Parepare sekitar Rp6,12 triliun dengan share 3,89 persen.
Sejumlah daerah juga mencatat pertumbuhan positif cukup tinggi. Bone tumbuh 8,54 persen, sementara Toraja Utara meningkat 8,62 persen, Transportasi, pergudangan dan komunikasi menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan yoy tertinggi, mencapai 18,07 persen.
Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum tumbuh 14,83 persen, perdagangan besar dan eceran meningkat 11,23 persen, serta pertanian, perburuan dan kehutanan tumbuh 11,23 persen.
Muchlasin menambahkan, sektor-sektor tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembiayaan produktif di daerah.
“Pertumbuhan pada sejumlah sektor menunjukkan bahwa kredit masih memiliki peran penting dalam menggerakkan kegiatan usaha. Karena itu, kami terus mendorong agar akses pembiayaan dapat semakin luas dan menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah,” ujarnya.
Dari sisi komposisi kredit lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran menjadi sektor dengan porsi terbesar, yakni sekitar 21,53 persen, dengan nilai kredit mencapai Rp37,96 triliun. Selanjutnya sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp16,51 triliun atau 9,13 persen, serta industri pengolahan sekitar Rp7,53 triliun atau 4,27 persen.
Sektor konstruksi tercatat sekitar Rp5,05 triliun, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan Rp4,28 triliun, jasa kemasyarakatan, sosial budaya dan hiburan Rp3,90 triliun, serta penyediaan akomodasi dan makan minum Rp3,65 triliun.
“Ke depan, yang perlu terus dijaga adalah kualitas pertumbuhan kredit, sehingga pembiayaan yang disalurkan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan,” kata Muchlasin. (*)
