Limabelas Indonesia, Makassar – Kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan pada posisi Juni 2026 tetap terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi yang masih mewarnai perekonomian global.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, mengatakan stabilitas sektor jasa keuangan tercermin dari kinerja perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang masih menunjukkan perkembangan positif.
“Secara umum, kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan hingga Juni 2026 masih terjaga. Fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan baik, penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit tetap tumbuh positif, di tengah berbagai dinamika ekonomi yang terjadi,” ujar Moch. Muchlasin.
Ia menjelaskan, pada sektor perbankan, total aset hingga Juni 2026 mencapai Rp214,32 triliun atau tumbuh 5,99 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp149,77 triliun, tumbuh 5,71 persen (yoy). DPK di Sulawesi Selatan masih didominasi tabungan dengan porsi 61,45 persen, disusul deposito 22,68 persen dan giro sebesar 15,87 persen.
Menurut Muchlasin, pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan masih terjaga.
“Pertumbuhan DPK yang tetap positif menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan masih cukup baik. Ini menjadi fondasi penting bagi perbankan untuk terus menjalankan fungsi intermediasi dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta dunia usaha,” katanya.
Dari sisi penyaluran dana, kredit perbankan di Sulawesi Selatan hingga Juni 2026 mencapai Rp176,30 triliun atau tumbuh 5,27 persen (yoy).
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit produktif memiliki pangsa 52,28 persen dan tumbuh 2,36 persen (yoy). Sementara kredit konsumtif memiliki pangsa 47,72 persen dengan pertumbuhan mencapai 8,66 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, kredit produktif terbesar disalurkan kepada sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi 21,53 persen dari total penyaluran kredit.
Muchlasin menegaskan, pertumbuhan kredit tersebut menunjukkan peran perbankan dalam mendukung aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan tetap berjalan. Namun, pertumbuhan pembiayaan tetap perlu diikuti dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang baik.
“Pertumbuhan kredit perlu terus dijaga agar dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Pada saat yang sama, kami juga mendorong perbankan untuk tetap memperhatikan kualitas kredit dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan,” jelasnya.
Fungsi intermediasi perbankan tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada pada level 117,71 persen. Sementara rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 3,70 persen.
OJK menilai kondisi tersebut menunjukkan perbankan di Sulawesi Selatan masih mampu menjalankan fungsi intermediasi untuk mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha.
Di sisi lain, perkembangan sektor jasa keuangan juga ditopang oleh meningkatnya partisipasi masyarakat di pasar modal serta perkembangan berbagai sektor IKNB. Kondisi ini turut memperluas pilihan masyarakat dalam mengakses produk dan layanan keuangan.
“Ke depan, OJK akan terus memperkuat pengawasan dan mendorong sektor jasa keuangan agar tetap resilien, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Perluasan akses keuangan juga menjadi bagian penting agar manfaat pertumbuhan sektor jasa keuangan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha,” pungkas Muchlasin. (*)
