Limabelas Indonesia, Makassar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Blueprint Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi halal yang berkelanjutan.
Peluncuran tersebut menjadi agenda utama Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 yang berlangsung di Hotel Four Points Makassar, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini mengusung tema Strengthening Islamic Finance Ecosystem to Advance Sustainable Halal Economic Growth.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa blueprint tersebut disusun sebagai panduan besar pengembangan keuangan syariah yang mencakup berbagai sektor jasa keuangan. Dokumen ini menjadi payung bagi roadmap sektoral, mulai dari perbankan syariah, pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, hingga lembaga pembiayaan dan inovasi keuangan digital.
Penyusunannya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, RPJMN 2025–2029, Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025–2029, serta Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia.
Proses penyusunan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk benchmarking terhadap delapan negara, wawancara dengan 17 pimpinan internal OJK dan 21 perwakilan eksternal, survei daring, serta tiga kali diskusi kelompok terarah atau focus group discussion.
Cakupan blueprint juga diperkuat melalui penyusunan roadmap untuk sektor pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, pegadaian, pinjaman daring, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Pengembangan aset keuangan digital dan aset kripto syariah turut menjadi bagian dari arah pengembangan tersebut.
OJK berharap roadmap sektoral tersebut dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Potensi itu didukung jumlah penduduk muslim yang besar serta meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah.
Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan industri jasa keuangan, tetapi juga harus terhubung dengan sektor makanan halal, wisata halal, modest fashion, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.
“Peluncuran blueprint ini merupakan awal yang bersejarah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjadi panduan bersama dalam mengembangkan industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah menyejahterakan masyarakat,” ujar Friderica.
Ia menekankan bahwa seluruh sektor tersebut perlu dibangun sebagai satu ekosistem yang saling mendukung. Karena itu, keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku UMKM, dan industri halal menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa sebanyak 21 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah mengalihkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah ke perbankan syariah. Sementara tiga daerah lainnya masih dalam proses.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga tengah menyusun roadmap pengembangan keuangan syariah di sektor perbankan. Bahkan, seluruh pemegang saham telah menyepakati penerapan program Syariah First sebagai arah pengembangan layanan perbankan.
“Kami sudah menyepakati seluruh pemegang saham untuk program Syariah First. Tinggal prosesnya karena membutuhkan waktu dan ada persyaratan yang harus dipenuhi,” ungkap Andi Sudirman.
Ia menjelaskan, rencana konversi perbankan secara menyeluruh membutuhkan waktu sekitar dua tahun. Karena itu, ia berharap terdapat mekanisme transisi yang memungkinkan akad-akad baru langsung menggunakan prinsip syariah, sementara akad yang sedang berjalan tetap diselesaikan sesuai ketentuan.
Selain perbankan, Pemprov Sulsel mendorong pengembangan industri halal melalui fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Pemerintah daerah juga memberikan bantuan kemasan dan peralatan produksi untuk meningkatkan kapasitas usaha.
“Kami selalu melaksanakan program kegiatan gratis untuk standardisasi halal bagi UMKM. Sudah ribuan yang kami fasilitasi setiap tahunnya, karena yang sebelumnya berbayar kami upayakan menjadi gratis melalui dukungan pemerintah,” jelasnya.
Andi Sudirman menyambut positif peluncuran blueprint tersebut. Ia menilai panduan strategis OJK dapat memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan industri halal dan keuangan syariah global.
Menurutnya, peluang pasar halal tidak hanya dimanfaatkan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Negara seperti Tiongkok dan Thailand juga mengambil peluang dari pertumbuhan pasar tersebut.
“Kami menunggu arahan dari Ibu Ketua OJK dan Ketua Komite Pengembangan Keuangan Syariah untuk bersama-sama menjalankan blueprint yang sudah ada. Harapannya, ini dapat membuka peluang, baik di tingkat nasional maupun internasional,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komite Pengembangan Keuangan Syariah OJK menyoroti pentingnya integrasi antarsektor jasa keuangan. Meski sejumlah sektor telah memiliki roadmap masing-masing, pengembangannya dinilai belum sepenuhnya membentuk ekosistem yang saling terhubung.
Ia mencontohkan pembiayaan perbankan yang diasuransikan belum secara otomatis menggunakan produk asuransi syariah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinergi lebih kuat antara perbankan, asuransi, pembiayaan, dan sektor jasa keuangan lainnya.
Menurutnya, pengembangan keuangan syariah membutuhkan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah, industri jasa keuangan, UMKM, serta pelaku industri halal.
Melalui peluncuran blueprint dan penyelenggaraan IIFS 2026 di Makassar, OJK berharap pengembangan keuangan syariah tidak lagi berjalan secara sektoral. Sebaliknya, seluruh sektor diharapkan terhubung dalam ekosistem terintegrasi yang mampu memperluas akses keuangan, memperkuat rantai nilai halal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (Mila)
