GMTD Bantah Klaim Kemenangan Kalla dalam Sengketa Lahan Tanjung Bunga

Limabelas Indonesia, Makassar – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim kemenangan PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar.

GMTD menegaskan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 12 November 2026 tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas lahan yang menjadi objek perkara.

Direktur Utama GMTD, Ali Said, menyatakan bahwa putusan tersebut juga tidak membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama perseroan.

Pernyataan itu disampaikan GMTD melalui siaran pers di Makassar, Kamis (19/11/2026), menyusul konferensi pers pihak Kalla yang menyatakan telah memenangkan perkara sengketa lahan tersebut.

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat,” kata Ali Said.

GMTD merujuk pada amar putusan halaman 105 yang menyatakan gugatan rekonvensi atau gugatan balik PT Hadji Kalla tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menurut GMTD, putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penetapan kepemilikan lahan kepada pihak Kalla. Perseroan juga menyebut gugatan yang diajukannya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima karena pertimbangan aspek formal gugatan, bukan karena pengadilan membatalkan hak kepemilikan GMTD.

**GMTD Klaim Sertifikat Lahan Masih Berlaku**

Dalam keterangannya, GMTD menyebut memiliki sejumlah dokumen dan riwayat hukum yang menjadi dasar klaim kepemilikan atas lahan seluas 163.262 meter persegi tersebut.

Di antaranya, SHGB Nomor 20454 atas nama GMTD, riwayat sertifikat tanah yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971, serta sejumlah putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang diklaim telah berkekuatan hukum tetap.

Perseroan juga menyebut telah dilakukan eksekusi resmi oleh PN Makassar pada 3 November 2025. Selain itu, GMTD mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.

GMTD menegaskan, tidak ada amar dalam putusan PN Makassar tanggal 12 November 2026 yang secara eksplisit membatalkan sertifikat maupun putusan pengadilan sebelumnya.

**Persoalan Berlanjut ke Proses Hukum**

Sengketa ini turut berkaitan dengan dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla. GMTD menyebut terdapat kendaraan, alat berat, serta aktivitas penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim sebagai aset perseroan.

Atas dugaan tersebut, GMTD menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dinilai terlibat dalam penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum.

Perseroan juga menyayangkan sejumlah pernyataan pihak Kalla yang disebut mendiskreditkan GMTD, termasuk tuduhan terkait mafia tanah dan ketidakabsahan dokumen pertanahan.

GMTD menyatakan tengah mengkaji langkah hukum terhadap pernyataan-pernyataan yang dinilai merugikan reputasi dan kepentingan perusahaan.

**Sengketa Menyangkut Kepentingan Pemerintah Daerah**

GMTD turut menyoroti keterlibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham perseroan. Perusahaan terbuka tersebut memiliki partisipasi kepemilikan saham dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.

Menurut GMTD, perusahaan yang berdiri atas prakarsa pemerintah lebih dari tiga dekade lalu itu memiliki mandat untuk menarik investasi, membangun infrastruktur, serta mengembangkan kawasan Tanjung Bunga sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.

Karena itu, perseroan menilai upaya mempertahankan aset tidak hanya berkaitan dengan kepentingan korporasi, tetapi juga kepentingan pemegang saham, kepastian hukum investasi, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” tegas Ali Said.

GMTD menyatakan tetap berkomitmen mempertahankan aset perseroan, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, serta melanjutkan pengembangan kawasan Tanjung Bunga.

Sementara itu, untuk memperoleh gambaran yang berimbang mengenai sengketa tersebut, isi lengkap putusan pengadilan dan penjelasan dari pihak PT Hadji Kalla perlu menjadi rujukan dalam melihat duduk perkara, termasuk dasar hukum dan posisi masing-masing pihak. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *