Kalla Group Menangkan Gugatan Lahan 16,4 Hektare, Laporkan GMTD

Limabelas Indonesia, Makassar – Kalla Group menyatakan memenangkan gugatan sengketa lahan seluas 16,4 hektare yang melibatkan PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Selain memenangkan perkara perdata tersebut, Kalla Group juga menempuh langkah hukum dengan melaporkan pihak GMTD atas dugaan penggunaan dokumen palsu terkait sengketa lahan.

Perkembangan perkara tersebut disampaikan tim kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers di Wisma Kalla, Jalan Dr. Ratulangi, Makassar, Kamis (19/11/2026). Konferensi pers menghadirkan sejumlah kuasa hukum, yakni Hasman Usman, S.H., M.H., Jenderal TNI (Purn.) A.M. Hendropriyono, dan Hamid Awaluddin.

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan kemenangan tersebut diperoleh setelah proses persidangan berlangsung sekitar 11 bulan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Menurutnya, bukti surat, keterangan saksi, serta fakta yang terungkap selama persidangan memperkuat posisi PT Hadji Kalla atas objek tanah yang disengketakan.

“Alhamdulillah sudah putus dan perkara yang dimenangkan PT Hadji Kalla,” kata Hasman.

Ia menjelaskan, objek sengketa merupakan bidang tanah seluas sekitar 16,4 hektare yang terletak di depan kawasan PT Trans Kalla Makassar.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian tim kuasa hukum adalah ketidaksesuaian batas-batas tanah yang dicantumkan PT GMTD dalam gugatannya dengan kondisi fisik di lapangan. Perbedaan tersebut, menurut Hasman, terungkap saat pengadilan melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa.

Hasman mencontohkan, PT GMTD mencantumkan kawasan perumahan Waterfront sebagai batas sebelah utara tanah yang disengketakan. Namun, berdasarkan pemeriksaan di lokasi, kawasan tersebut justru berada di sebelah timur objek tanah.

“Sejak awal mereka mengajukan gugatan ini, itu sudah obscuur libel, sudah kabur menurut hukum dari sisi batas-batas tanah yang ditunjukkan,” jelasnya.

Istilah obscuur libel merujuk pada gugatan yang dinilai tidak jelas, termasuk dalam menguraikan objek atau dasar tuntutannya. Tim kuasa hukum PT Hadji Kalla menilai ketidaksesuaian batas tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam perkara yang telah diputus PN Makassar.

Selain memperjuangkan hak atas lahan melalui jalur perdata, Kalla Group juga melaporkan pihak GMTD atas dugaan penggunaan dokumen palsu. Langkah tersebut merupakan upaya hukum lanjutan perusahaan terkait persoalan dokumen yang dinilai berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah.

Meski demikian, dugaan penggunaan dokumen palsu tersebut masih merupakan laporan yang perlu diproses dan dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *