Limabelas Indonesia, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sulawesi Barat, belum lama ini, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat inklusi dan literasi keuangan demi mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah tersebut.
Rapat ini dihadiri oleh Forkopimda Sulbar, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, perwakilan TPAKD kabupaten, hingga pelaku sektor jasa keuangan se-Sulawesi Barat.
Kepala OJK Provinsi Sulselbar, Moch. Muchlasin, dalam sambutannya menekankan pentingnya inklusi keuangan sebagai pilar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Ia menyebut, target inklusi keuangan nasional sebesar 98% pada 2045 hanya bisa dicapai melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha sektor keuangan.
“TPAKD merupakan wujud nyata dari komitmen sinergi terhadap implementasi program Asta Cita. Ke depan, kita fokus pada perluasan akses keuangan di sektor produktif, pengembangan ekonomi desa, dan peningkatan literasi melalui inklusi digital,” jelas Muchlasin.
Adapun program TPAKD Sulbar tahun 2025 meliputi lima area utama:
Pengembangan komoditi unggulan daerah, seperti kakao;
Fasilitasi akses pembiayaan UMKM melalui pelatihan dan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR);
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui program LAYARKU;
Gerakan menabung sejak dini lewat program Satu Rekening Satu Pelajar (OSOA/Kejar);
Perluasan layanan keuangan digital berbasis QRIS.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, yang membuka kegiatan secara resmi, berharap TPAKD mampu menjawab permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat, terutama petani dan pelaku UMKM di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Sinergi antara pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan harus dibangun sebagai ekosistem yang saling menguatkan. Sektor keuangan tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga menjadi jembatan menuju produktivitas dan kemandirian ekonomi Sulawesi Barat,” tegas Salim.
Ia juga menekankan pentingnya peran TPAKD dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta memperkuat sinergi lintas sektor dan alokasi anggaran yang memadai agar perluasan akses keuangan benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok desa.
Rapat Pleno ini menjadi langkah konkret untuk memastikan percepatan literasi dan inklusi keuangan tidak hanya menjadi wacana, melainkan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (**)
