Limabelas Indonesia, Makassar – YASMIB Sulawesi, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, dan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Makassar berkolaborasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar atas dukungan International Budget Partnership (IBP) untuk mendorong layanan air, sanitasi, dan kebersihan (Water, Sanitation, and Hygiene/WASH), pengelolaan persampahan, serta kesehatan reproduksi yang responsif gender, inklusif, dan berkeadilan.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Forum Multistakeholder (MSF) bertema “Dari Anggaran ke Layanan Berkualitas WASH, Persampahan dan Kesehatan Reproduksi yang Inklusif di Kota Makassar” yang berlangsung di Hotel Golden Tulip Essential Makassar, Kamis (29/10/2026). Forum ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat koordinasi multipihak sekaligus mendorong agar perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Tim Pemantau Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Makassar, Ida, menyoroti keberlanjutan fasilitas air bersih di kawasan pesisir. Hasil pemantauan menemukan mesin air sumur bor di Kelurahan Bua, Kecamatan Tallo, mengalami kerusakan dalam waktu kurang dari satu tahun setelah digunakan. Selain itu, bantuan mesin air bersih dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada 2024 dilaporkan hanya beroperasi sekitar satu bulan.
Ida menjelaskan, pemantauan dilakukan melalui penelusuran dokumen perencanaan pembangunan, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta pengamatan langsung di lapangan.
Tiga paket pembangunan infrastruktur air bersih menjadi fokus pemantauan. Pertama, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Kelurahan Bua senilai Rp796,904 juta pada 2023. Kedua, pembangunan bangunan SPAM di Jalan Sultan Abdullah I, Kelurahan Tallo, senilai sekitar Rp792,973 juta pada tahun yang sama. Ketiga, pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kelurahan Buloa senilai sekitar Rp426,548 juta pada 2022.
Menurut Ida, temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian proyek. Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas berfungsi secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemantauan turut mencatat realisasi anggaran sektor air minum, sanitasi, dan persampahan pada 2025 sebesar Rp150,42 miliar dari alokasi Rp301,75 miliar, atau sekitar 49,78 persen. Karena itu, evaluasi diperlukan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan efektif serta tepat sasaran.
Ida juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan pesisir dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran. Pengalaman kelompok masyarakat yang berhadapan langsung dengan persoalan air bersih, sanitasi, dan persampahan dinilai penting dalam menentukan prioritas pembangunan yang adil dan inklusif.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Achmad Rivaldy Rizal, menjelaskan bahwa penyediaan SPAM mencakup pembangunan, peningkatan kapasitas, perluasan layanan, dan pemeliharaan infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa masyarakat pesisir, khususnya di Kecamatan Tallo dan Ujung Tanah, menjadi salah satu prioritas penyediaan air bersih. Masyarakat maupun pengelola SPAM yang menemukan kerusakan dapat menyampaikan surat usulan perbaikan kepada Dinas PU untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan.
“Apabila terdapat kerusakan pada infrastruktur penyediaan air minum, masyarakat atau pengelola dapat menyampaikan surat kepada kami. Selanjutnya, tim Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pemantauan untuk menentukan jenis penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Ia mencontohkan SPAM komunal di Jalan Sultan Abdullah, Kelurahan Tallo, yang dibangun pada 2023. Pada 2026, dilakukan peningkatan dan perluasan kapasitas melalui penambahan sumber air berupa sumur bor serta peningkatan kapasitas tangki penampungan, reservoir, dan menara air. Dinas PU juga memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat mengenai pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas SPAM.
Selain air bersih, pengelolaan sampah menjadi perhatian penting dalam forum tersebut. Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Aswin Kartapati Harun, mengatakan bahwa dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa dan perkiraan timbulan sampah 0,7 kilogram per orang per hari, Makassar berpotensi menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah setiap hari.
Menurut Aswin, anggaran pengelolaan sampah yang mencapai sekitar Rp283 miliar tidak akan memberikan hasil optimal tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pemilahan sampah perlu dimulai dari rumah tangga.
“Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Walaupun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan sampah, semuanya tidak akan berarti tanpa partisipasi masyarakat yang dimulai dari rumah tangga,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sampah organik dapat diolah menjadi bahan bermanfaat, sedangkan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi dapat disalurkan melalui bank sampah untuk digunakan kembali atau didaur ulang. Sementara itu, sampah residu yang tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
DLH Makassar telah mengembangkan berbagai fasilitas pengolahan sampah, antara lain lebih dari 1.600 fasilitas teba dan biopori, 20 tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R), serta bank sampah unit di tingkat RW dan bank sampah pusat. Terdapat pula fasilitas pengolahan sampah organik yang memanfaatkan sekitar 50 ton sampah per hari sebagai pakan ternak sapi.
Aswin menambahkan, pembenahan TPA dalam enam hingga tujuh bulan terakhir dilakukan, antara lain, melalui penutupan timbunan sampah dengan tanah. Upaya tersebut dinilai membantu mengurangi bau dan keluhan masyarakat di Kecamatan Manggala. Namun, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah tetap diperlukan untuk mengurangi beban TPA dan dampak lingkungan.
Sementara itu, Kepala Seksi Laboratorium PDAM, Ir. Hj. Purnama Sari, S.T., M.T., IPM, menyoroti tantangan ketersediaan air baku, terutama saat musim kemarau. Penurunan ketersediaan air baku dapat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, termasuk di sejumlah kawasan pesisir yang mengalami keterbatasan pasokan air.
Dalam kondisi kekurangan pasokan, masyarakat dapat terbantu melalui distribusi air menggunakan mobil tangki. Selain kuantitas, kualitas air juga harus menjadi perhatian. PDAM, menurutnya, dapat membantu melakukan pengujian sampel melalui laboratorium untuk memastikan kualitas air memenuhi standar kesehatan yang berlaku.
Pemeriksaan tersebut mengacu pada ketentuan yang relevan, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, sesuai dengan jenis pemeriksaan dan standar yang digunakan.
Melalui forum multistakeholder ini, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan pesisir, penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia di Kota Makassar.
Kolaborasi ini menegaskan pentingnya memastikan anggaran pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga layanan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta layanan kesehatan reproduksi yang responsif gender dan dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat. (Mila)
